Bimtek Peran dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah 2026–2027

DESKRIPSI

Bimtek Peran dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah 2026–2027. Bimtek ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pejabat pengadaan, serta pengelola keuangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa dan pengelolaan anggaran. Materi mencakup kedudukan dan fungsi PPK, perencanaan dan pengendalian kontrak, penyusunan dokumen pengadaan, pengelolaan risiko, pengendalian mutu pekerjaan, hingga pertanggungjawaban administrasi, keuangan, dan hukum. Peserta juga dibekali pemahaman aspek kepatuhan terhadap regulasi, pencegahan penyimpangan, serta penguatan integritas agar PPK mampu menjalankan peran strategis dalam mewujudkan pengadaan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah.

Tujuan Bimtek Peran dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah 2026–2027

1. Memahami peran strategis PPK dalam pengadaan.
2. Mengetahui tugas dan kewenangan PPK sesuai regulasi.
3. Meningkatkan kemampuan pengelolaan kontrak.
4. Memperkuat kepatuhan terhadap aturan pengadaan.
5. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
6. Mengurangi risiko kesalahan administrasi dan hukum.
7. Mencegah potensi penyimpangan dan fraud.
8. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan.
9. Memperkuat koordinasi dengan PA/KPA dan unit kerja.
10. Mewujudkan pengadaan yang transparan dan profesional.

Materi Bimtek Peran dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah 2026–2027

1. Kedudukan dan fungsi PPK dalam sistem pengadaan.
2. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab PPK.
3. Penyusunan dan pengendalian kontrak.
4. Manajemen risiko pengadaan.
5. Pengendalian mutu dan volume pekerjaan.
6. Administrasi pembayaran dan serah terima pekerjaan.
7. Pertanggungjawaban keuangan dan hukum PPK.
8. Etika dan integritas dalam pengadaan.
9. Pencegahan konflik kepentingan dan kecurangan.
10. Studi kasus permasalahan PPK di pusat dan daerah.

METODE Bimtek Peran dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah 2026–2027

• Presentation
• Discussion
• Case Study
• Evaluation
• Pre test & Post Test

NARASUMBER BIMTEK TRAINING

Narasumber Kami Berpengalaman Sescara Teori Dan Praktek  Selama 35+ Tahun Tersertifikasi Nasional Dan Internasional Dan Tersebar Di Seluruh Indonesia

 LOKASI PELAKSANAAN 77 KOTA DI INDONESIA

1. Yogyakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
2. Jakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
3. Bandung ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
4. Bali ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
5. Surabaya ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
6. Malang ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
7. Samarinda ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
8. Balikpapan
9. Makassar
10. Batam
11. Semarang
12. Manado
13. Jayapura
14. Sorong
15. Medan
16. Dst

 Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan Dan Kota Pelaksanaan

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training) Dan Jaket
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

INFORMASI PENDAFTARAN DAPAT MENGHUBUNGI ADMIN KAMI

• ALIA 0812 3459 4527 
• ANDIN  0812 3459 4528

FAQ ❓ Bimtek Peran dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah 2026–2027

1. Apa tujuan utama bimtek ini?
Untuk meningkatkan pemahaman PPK dalam menjalankan tugas secara profesional dan sesuai regulasi.

2. Siapa yang perlu mengikuti bimtek ini?
PPK, KPA, PA, pejabat pengadaan, dan pengelola keuangan.

3. Apakah membahas aspek hukum PPK?
Ya, termasuk tanggung jawab administrasi, perdata, dan pidana.

4. Apakah relevan untuk pemerintah daerah?
Sangat relevan bagi kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, dan kota.

5. Apakah membahas manajemen kontrak?
Ya, dari perencanaan hingga serah terima pekerjaan.

6. Apakah ada pembahasan pencegahan korupsi?
Ada, termasuk pengendalian risiko dan konflik kepentingan.

7. Apakah disertai studi kasus?
Ya, untuk memperkuat pemahaman praktik di lapangan.

8. Apakah membantu mengurangi temuan audit?
Ya, melalui penguatan kepatuhan dan tata kelola.

9. Apakah peserta mendapatkan sertifikat?
Ya, peserta memperoleh sertifikat resmi.

10. Bagaimana cara daftarnya?
Silakan hubungi Alia (0812 3459 4527) atau Andin (0812 3459 4528) untuk informasi pendaftaran dan jadwal.