Bimtek Peraturan Presiden dan Permendagri Terkait PPK Pemerintah Pusat dan Daerah 2026–2027

DESKRIPSI

Bimtek Peraturan Presiden dan Permendagri Terkait PPK Pemerintah Pusat dan Daerah 2026–2027. Bimtek ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat pengadaan, serta pengelola keuangan terhadap berbagai Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas PPK di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Materi membahas secara komprehensif regulasi pengadaan barang/jasa, pengelolaan keuangan negara dan daerah, hubungan kewenangan PA, KPA, dan PPK, serta ketentuan terbaru terkait perencanaan, pelaksanaan, pengendalian kontrak, hingga pertanggungjawaban administrasi dan hukum. Peserta juga dibekali pemahaman integrasi regulasi tersebut dengan SPIP, manajemen risiko, dan prinsip good governance, sehingga mampu melaksanakan tugas secara taat aturan, akuntabel, transparan, serta terhindar dari potensi kesalahan prosedur dan permasalahan hukum dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan di pemerintah pusat maupun daerah.

Tujuan Bimtek Peraturan Presiden dan Permendagri Terkait PPK Pemerintah Pusat dan Daerah 2026–2027

1. Memahami Perpres dan Permendagri yang mengatur peran PPK.
2. Mengetahui kewenangan dan tanggung jawab PPK sesuai regulasi.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap hukum pengadaan dan keuangan.
4. Memahami hubungan kerja PPK dengan PA/KPA.
5. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kontrak.
6. Mengurangi risiko kesalahan administrasi dan hukum.
7. Memperkuat pengendalian internal pengadaan.
8. Mencegah konflik kepentingan dan penyimpangan.
9. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
10. Mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan profesional.

Materi Bimtek Peraturan Presiden dan Permendagri Terkait PPK Pemerintah Pusat dan Daerah 2026–2027

1. Kerangka Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa.
2. Permendagri terkait pengelolaan keuangan daerah.
3. Kedudukan dan fungsi PPK dalam regulasi.
4. Hubungan PA, KPA, dan PPK.
5. Penyusunan dokumen pengadaan sesuai ketentuan.
6. Pengelolaan dan pengendalian kontrak.
7. Manajemen risiko pengadaan.
8. Pengendalian internal dan SPIP.
9. Aspek hukum dan sanksi bagi PPK.
10. Studi kasus penerapan regulasi di pusat dan daerah.

METODE Bimtek Peraturan Presiden dan Permendagri Terkait PPK Pemerintah Pusat dan Daerah 2026–2027

• Presentation
• Discussion
• Case Study
• Evaluation
• Pre test & Post Test

NARASUMBER BIMTEK TRAINING

Narasumber Kami Berpengalaman Sescara Teori Dan Praktek  Selama 35+ Tahun Tersertifikasi Nasional Dan Internasional Dan Tersebar Di Seluruh Indonesia

 LOKASI PELAKSANAAN 77 KOTA DI INDONESIA

1. Yogyakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
2. Jakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
3. Bandung ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
4. Bali ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
5. Surabaya ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
6. Malang ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
7. Samarinda ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
8. Balikpapan
9. Makassar
10. Batam
11. Semarang
12. Manado
13. Jayapura
14. Sorong
15. Medan
16. Dst

 Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan Dan Kota Pelaksanaan

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training) Dan Jaket
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

INFORMASI PENDAFTARAN DAPAT MENGHUBUNGI ADMIN KAMI

• ALIA 0812 3459 4527 
• ANDIN  0812 3459 4528

FAQ ❓ Bimtek Peraturan Presiden dan Permendagri Terkait PPK Pemerintah Pusat dan Daerah 2026–2027

1. Apa fokus utama bimtek ini?
Memberikan pemahaman menyeluruh tentang Perpres dan Permendagri yang menjadi dasar hukum tugas PPK.

2. Siapa yang perlu mengikuti bimtek ini?
PPK, KPA, PA, pejabat pengadaan, dan pengelola keuangan.

3. Apakah membahas regulasi terbaru?
Ya, termasuk pembaruan Perpres dan Permendagri yang relevan.

4. Apakah relevan untuk pemerintah pusat dan daerah?
Sangat relevan bagi kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, dan kota.

5. Apakah membahas aspek pertanggungjawaban hukum?
Ya, termasuk risiko administrasi, perdata, dan pidana.

6. Apakah terintegrasi dengan SPIP dan manajemen risiko?
Ya, sebagai bagian dari penguatan pengendalian internal.

7. Apakah ada studi kasus?
Ada, untuk memahami penerapan regulasi di lapangan.

8. Apakah membantu mengurangi temuan audit?
Ya, dengan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi.

9. Apakah peserta mendapatkan sertifikat?
Ya, peserta memperoleh sertifikat resmi.

10. Bagaimana cara daftarnya?
Silakan hubungi Alia (0812 3459 4527) atau Andin (0812 3459 4528) untuk informasi pendaftaran dan jadwal.