Bimtek Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah 2026–2027

DESKRIPSI

Bimtek Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah 2026–2027 Bimtek ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur pemerintah pusat dan daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance pada seluruh siklus pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan. Materi membahas nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, serta pengendalian internal dalam pengelolaan APBN dan APBD. Peserta juga dibekali pemahaman integrasi good governance dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, pencegahan korupsi, serta peran pengawasan internal dan eksternal, sehingga mampu mewujudkan pengelolaan anggaran yang bersih, taat regulasi, berorientasi kinerja, dan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah.

Tujuan Bimtek Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah 2026–2027

1. Memahami konsep dan prinsip good governance.
2. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
3. Memperkuat transparansi dalam pengelolaan APBN/APBD.
4. Mendorong penerapan penganggaran berbasis kinerja.
5. Mengintegrasikan good governance dengan SPIP.
6. Memahami peran pengawasan dalam tata kelola anggaran.
7. Mencegah praktik korupsi dan penyimpangan anggaran.
8. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja pemerintah.
9. Memperkuat kepatuhan terhadap regulasi keuangan negara/daerah.
10. Mewujudkan tata kelola keuangan yang profesional dan berintegritas.

Materi Bimtek Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah 2026–2027

1. Konsep dan prinsip good governance di sektor publik.
2. Kerangka regulasi pengelolaan keuangan negara dan daerah.
3. Transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran.
4. Penganggaran berbasis kinerja dan hasil.
5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
6. Manajemen risiko dalam pengelolaan anggaran.
7. Peran APIP dan BPK dalam pengawasan keuangan.
8. Pencegahan korupsi dan konflik kepentingan.
9. Tata kelola pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.
10. Studi kasus penerapan good governance di pemerintah pusat dan daerah.

METODE Bimtek Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah 2026–2027

• Presentation
• Discussion
• Case Study
• Evaluation
• Pre test & Post Test

NARASUMBER BIMTEK TRAINING

Narasumber Kami Berpengalaman Sescara Teori Dan Praktek  Selama 35+ Tahun Tersertifikasi Nasional Dan Internasional Dan Tersebar Di Seluruh Indonesia

 LOKASI PELAKSANAAN 77 KOTA DI INDONESIA

1. Yogyakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
2. Jakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
3. Bandung ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
4. Bali ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
5. Surabaya ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
6. Malang ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
7. Samarinda ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
8. Balikpapan
9. Makassar
10. Batam
11. Semarang
12. Manado
13. Jayapura
14. Sorong
15. Medan
16. Dst

 Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan Dan Kota Pelaksanaan

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training) Dan Jaket
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

INFORMASI PENDAFTARAN DAPAT MENGHUBUNGI ADMIN KAMI

• ALIA 0812 3459 4527 
• ANDIN  0812 3459 4528

FAQ ❓ Bimtek Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah 2026–2027

1. Apa tujuan utama bimtek ini?
Untuk meningkatkan pemahaman aparatur dalam menerapkan prinsip good governance pada seluruh siklus pengelolaan anggaran.

2. Siapa yang perlu mengikuti bimtek ini?
Pejabat pengelola keuangan, perencana, PPK, KPA, APIP, dan pimpinan unit kerja.

3. Apakah membahas penganggaran berbasis kinerja?
Ya, sebagai bagian dari penerapan efektivitas dan akuntabilitas anggaran.

4. Apakah relevan untuk pemerintah pusat dan daerah?
Sangat relevan untuk kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, dan kota.

5. Apakah terintegrasi dengan SPIP dan manajemen risiko?
Ya, untuk memperkuat pengendalian internal dan pencegahan penyimpangan.

6. Apakah membahas pencegahan korupsi?
Ya, termasuk penguatan integritas dan pengawasan.

7. Apakah ada studi kasus?
Ada, untuk memahami praktik penerapan good governance.

8. Apakah membantu mengurangi temuan audit?
Ya, melalui peningkatan kepatuhan dan akuntabilitas.

9. Apakah peserta mendapatkan sertifikat?
Ya, peserta memperoleh sertifikat resmi.

10. Bagaimana cara daftarnya?
Silakan hubungi Alia (0812 3459 4527) atau Andin (0812 3459 4528) untuk informasi pendaftaran dan jadwal.